Anggota Pansus Haji: Kasus Haji Tidak Terkait dengan NU

Anggota Panitia Spesial( Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI John Kennedy Azis berkata kalau carut marut penerapan penyelenggaraan ibadah haji tidak terdapat kaitannya dengan organisasi keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama( PBNU).

Ia berkata kalau pembuatan Pansus tersebut dibangun buat membetulkan manajemen penyelenggaraan haji. Sehingga dia juga membantah terdapatnya asumsi kalau pembuatan Pansus itu dicoba buat melanda PBNU.

” Pansus dibangun bermula dari penerapan ibadah haji yang bagi aku carut marut, ini merupakan pembagian kuota haji yang melanggar Undang- undang serta pula melanggar konvensi,” kata John dalam penjelasan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mau dengan terdapatnya Pansus Haji, mekanisme ibadah haji dapat berjalan semestinya serta cocok prosedur yang terdapat. Alasannya, ia memperhitungkan mekanisme proses ibadah haji yang sepanjang ini malah terus menjadi carut marut, mulai dari antrean jamaah sampai mutu santapan dikala beribadah.

Kasus ini mencuat setelah beberapa laporan menyebutkan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana haji, yang berujung pada ketidakpuasan sejumlah jemaah. Namun, Agus mengklarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan tersebut harus disikapi dengan objektif dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Agus juga menambahkan bahwa Pansus Haji akan terus bekerja secara transparan dan akuntabel dalam menyelidiki semua laporan yang masuk. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tuntas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama para calon jemaah haji yang sudah menunggu lama untuk menunaikan ibadah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum NU, K.H. Said Aqil Siradj, turut memberikan pernyataan bahwa NU tidak terlibat dalam pengelolaan teknis haji yang menjadi wewenang Kementerian Agama. “Kami mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini dan berharap agar proses penyelenggaraan haji ke depan bisa berjalan lebih baik,” kata K.H. Said Aqil Siradj.

” Jangan orang baru antre 4 tahun telah dapat berangkat haji sebab suatu. Sedangkan orang yang antre belasan tahun apalagi puluhan tahun tidak berangkat jadi itu yang wajib kami atur,” ucap ia.

” Jauh lebih berarti dikala ini membenarkan pansus bekerja buat revisi pelayanan haji. Daripada melayani statment Pimpinan Universal PBNU yang tidak jelas landasannya,” ucapnya.

Pada Pekan( 28/ 7), Pimpinan Universal PBNU Yahya Cholil Staquf berkata grupnya bingung menimpa bergulir- nya Pansus Angket Haji 2024, sehingga dia berkomentar tidak terdapat alibi kokoh buat pembentukannya.

Yahya berkomentar keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terpaut penerapan penyelenggaraan ibadah haji 2024 mempunyai keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan permasalahan lain yang sesungguhnya tidak terpaut dengan ibadah haji.